Berita

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan hari Rabu, 16 Juli 2025 di Jakarta, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia menyampaikan rencana kerja dan kebutuhan anggaran BPIW TA 2026. Rapat  dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae.  Ridwan Bae membuka rapat dengan menyampaikan pagu indikatif Kementerian PU yakni sebesar Rp70,86 triliun, dimana alokasi pagu indikatif BPIW Tahun 2026 adalah Rp52,87 miliar. Lebih lanjut wakil ketua Komisi V mendorong agar BPIW meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi serta monitoring dan evaluasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PU.   “BPIW perlu meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi dalam perencanaanya untuk memastikan pembangunan infrastruktur dasar seperti, jalan, jembatan, dan bendungan yang terintegrasi dengan pusat-pusat logistik dan UMKM,” tegas Ridwan Bae.   Diharapkan oleh Ridwan Bae bahwa hasil pembangunan kedepannya dapat dirasakan oleh masyarakat yang tidak hanya memberi output tetapi juga memberi outcome atau mempunyai dampak luas.  Pada kesempatan yang sama, Bob melaporkan bahwa berdasarkan tugas dan fungsi BPIW, terdapat 6 (enam) kegiatan BPIW yaitu pertama, menyusun Rencana Strategis Kementerian PU 5 Tahunan. Kedua,  menyusun dan mereviu RPIW di 38 Provinsi dan kawasan-kawasan strategis sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Ketiga, penyelenggaraan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) dan Konsultasi Regional (Konreg) dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan Kementerian PU. Keempat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PU. Kelima, penyusunan laporan kebermanfaatan infrastruktur PU tahunan. Keenam, penyusunan laporan kinerja tahunan Kementerian PU.  Lebih lanjut, Bob melaporkan “Kebutuhan anggaran BPIW TA 2026 adalah Rp162.93 miliar. Dengan alokasi pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp52.87 miliar, maka masih ada kebutuhan anggaran BPIW TA 2026 yang belum tertampung. Mengingat pagu indikatif seluruhnya merupakan belanja pegawai dan belanja operasional, Bob melaporkan masih terdapat kebutuhan yang belum tertampung yakni Rp110.56 miliar. Selain untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai, kebutuhan ini sangat diperlukan dalam melaksanakan kegiatan utama BPIW,” ujar Bob. Kegiatan utama tersebut sangat penting untuk memenuhi arahan-arahan dari wakil ketua Komisi V DPR RI.  “Kami mohon saran, arahan, dan pendapat terhadap rencana kerja BPIW TA 2026 dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur PU yang terintegrasi berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah serta bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” harap Bob.  Pada sesi pendalaman, Bob juga melaporkan tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) di 38 Provinsi yang saat ini dalam proses finalisasi reviu seiring adanya program-program baru pada RPJMN.  Ia menjelaskan bahwa RPIW disusun secara teknokratis dan melalui proses konsultasi serta konsolidasi berbagai aspirasi aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.   “Dalam RPIW, kami mengarahkan infrastruktur apa saja yang akan dibangun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah atau mengejar ketertinggalan daerah. Namun untuk ke arah detail desain, kami akan memberikan rekomendasi dengan menghubungkan unit organisasi yang menangani jika terdapat kebutuhan penyusunan detail desain oleh daerah,” jelas Bob Arthur.  Rapat tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Komisi V DPR RI akan mendalami lebih lanjut dan sepakat bahwa dalam penyusunan program dan kegiatan masing-masing unit eselon I pada TA 2026 diprioritaskan antara lain dari hasil kunjungan kerja serta saran dan masukan Komisi V DPR RI.  Turut mendampingi Kepala BPIW, Sekretaris BPIW, Benny Hermawan; Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino; Plt. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Hasna Widiastuti serta Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto (Fir/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 228 Miliar. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2019 di Jakarta, Selasa (3/7). Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti kepada Komisi V DPR RI memaparkan, BPIW memiliki peran strategis dalam pengembangan infrastruktur PUPR. “BPIW memiliki tugas menyusun perencanaan dan program, seperti membuat MPDP (masterplan/development plan,-red) untuk pengembangan infrastruktur PUPR yang terpadu,” ujar Lana. Adapun teknis perencanaan detail dan pembangunan fisik dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi teknis terkait di Kementerian PUPR, mulai dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan serta Ditjen Sumber Daya Air. Lana menerangkan, selama tiga tahun berdiri BPIW telah menghasilkan 11 produk strategis yang mengacu pada tugas dan fungsi. Produk BPIW tersebut seperti, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2015-2019 dan review Renstra “Kemudian 7 rencana induk pengembangan infrastruktur untuk 7 pulau besar di Indonesia, mulai pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara serta Papua,” ujarnya. Ada 35 MPDP Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Kemudian, 14 MPDP kawasan strategis. "Kelima ada 3 integrated tourism masterplan," lanjutnya. Selain itu, ada 26 MPDP kawasan perkotaan serta 34 MPDP KPPN (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional). "Termasuk dokumen keterpaduan perencanaan, sinkronisasi dan evaluasi program 35 WPS," terang Lana. Kedelapan, lanjutnya, dokumen kebutuhan pembiayaan infrastruktur wilayah dan kawasan. "Kemudian produk berupa dukungan manajemen, inkubasi Anjungan Cerdas," terang Lana. Pada 2019, lanjut Lana, BPIW akan melakukan beragam penajaman perencanaan dan program, dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019. Sebelum menutup rapat, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ibnu Munzir menjelaskan,  Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan Setjen, Itjen,  Balitbang, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai capaian terhadap target pelaksanaan APBN  TA 2018 sampai dengan Semester I. “Komisi V DPR RI juga akan terus mengupayakan agar anggaran dapat terus meningkat, agar sasaran pengembangan infrastruktur yang diharapkan dapat benar-benar terwujud,” terangnya. (ris/infoBPIW)